Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sintang Syahroni didampingi Hermanto Aci dan M.Abdurrajak Menurutnya, saat ini harga beras yang layak dikonsumsi masyarakat terus mengalami peningkatan. Dan tidak bisa dipungkiri masyarakat di daerahnya, beras menjadi bahan pokok utama untuk kebutuhan sehari-hari.
“Maka yang pertama (Dinas Perdagangan dan Perindustrian-Red) harus bekerja sama dengan bulog, berkaitan dengan operasi pasar untuk pengendalian harga. Yang kedua dinas pertanian serta dinas ketahanan pangan dalam mewujudkan swasembada pangan di daerah-daerah yang rawan pangan harus ada pengendalian khusus,” ujar Syahroni Selasa , (23/1/2018). Diruang Komisi A Gedung DPRD Sintang.
Ia menjelaskan, pengendalian yang dimaksud bagi Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang, yakni harus mempertahankan wilayah-wilayah mana saja yang sudah masuk revisi untuk lahan berkelanjutan atau lahan abadi.
“Makanya saya minta Pemerintah menyiasatinya agar tak terjadi surplus beras karena dari tahun ketahun kan sama persoalanya, jangan sampai kita negara yang agraris, negara yang punya lahan sangat luas, tetapi masyarakatnya makan dari beras-beras impor. Harusnya ini yang menjadi PR kita semua,” ungkapnya.
Dengan demikian, perlu disikapi secara serius oleh pihak eksekutif. Sebab kata dia,potensi di Sintang ini kan sangat banyak.
“Potensi kita sangat banyak dalam mewujudkan swasembada pangan. Seharusnya dalam hal beras ini tidak ada ambil dari pulau lain jawa misalnya, karena kita wilayahnya yang sangat luas. Dan hal ini yang harus disikapi seperti apa perlindungan pemerintah terhadap para petani,” ujarnya.
